BANDUNG – Suasana rapat paripurna DPRD Jawa Barat yang seharusnya berlangsung tenang dan formal berubah panas ketika Fraksi PDI Perjuangan memutuskan walk out dari ruangan.
Keputusan itu bukan tanpa alasan. Bagi mereka, tindakan itu adalah bentuk pembelaan atas martabat lembaga legislatif yang dianggap tak dihargai oleh Gubernur Jawa Barat.
Memo Hermawan, anggota Fraksi PDIP, menjadi salah satu suara vokal dalam aksi ini.
ADVERTISEMENT
Baca Juga:
Forum Purnawirawan TNI Kirim Surat Pemakzulan Gibran Rakabuming, Jokowi: Biasa dalam Demokrasi
Ketua DPR Puan Maharani Minta Pemerintah Bubarkan Ormas Premanisme di Indonesia
Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri Absen di Sarasehan BPIP, Apa yang Sebenarnya Terjadi?
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami merasa prihatin karena DPRD direndahkan dan dilecehkan,” ujarnya seusai rapat, Sabtu (17/5/2025).
Ia menekankan bahwa aksi tersebut bukan sekadar langkah politik fraksional, melainkan bentuk solidaritas terhadap lembaga perwakilan rakyat yang terkesan diabaikan oleh pihak eksekutif.
DPRD Jabar, Gubernur, dan Ketegangan Antar-Lembaga Pemerintah
Dalam sistem pemerintahan daerah, hubungan antara eksekutif dan legislatif semestinya bersifat saling menguatkan.
Baca Juga:
Lakukan Perbaikan Citra dan Pulihkan Nama Baik, Beginilah 5 Jalan yang Dilakukan oleh Press Release
Usulkan 8 Poin Pernyataan Sikap, Presiden Prabowo Subianto Hormati Forum Purnawirawan Prajurit TNI
Beredar Isu Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi Mundur, Begini Respons Istana
Namun dinamika politik lokal seringkali memperlihatkan hal sebaliknya. Ketegangan antara Gubernur Jabar dan DPRD bukan baru kali ini terjadi.
Fraksi PDIP menilai bahwa gubernur acap kali menggulirkan kebijakan tanpa konsultasi ataupun pelibatan aktif DPRD sebagai representasi rakyat.
“Gubernur seharusnya melibatkan DPRD dalam setiap kebijakan. Kami ini representasi seluruh warga Jawa Barat,” ujar Memo Hermawan.
Ia menyebut bahwa dalam banyak kasus, lembaga legislatif hanya dijadikan stempel formal atas keputusan yang telah disusun eksekutif.
Baca Juga:
Pertemuan Dirancang oleh Saya, Jumhur Hidayat dan Ferry Juliantono, Rocky Gerung Bertemu Sufmi Dasco
SBY ke KIM Ajak Bersatu dalam Hati, Loyal Penuh kepada Pemimpin, Jangan ada yang Mendua Hati
Ketimpangan komunikasi antara dua lembaga itu tidak hanya berdampak pada relasi politik internal, tetapi juga berpotensi menghambat pembangunan.
Tanpa kolaborasi strategis, berbagai program kerja pemerintah daerah rentan menabrak aturan dan menuai resistensi dari kalangan dewan.
Jalan Interpelasi: Menuntut Klarifikasi Bukan Konfrontasi
Aksi walk out ini tak berhenti sebagai teatrikal politik. Memo mengusulkan agar pimpinan DPRD mengajukan hak interpelasi terhadap Gubernur Jawa Barat.
Interpelasi adalah mekanisme formal bagi legislatif untuk meminta penjelasan terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap bermasalah.
Portal berita ini menerima konten video dengan durasi maksimal 30 detik (ukuran dan format video untuk plaftform Youtube atau Dailymotion) dengan teks narasi maksimal 15 paragraf. Kirim lewat WA Center: 085315557788.
“Perlu ada interpelasi agar gubernur memberikan klarifikasi langsung kepada DPRD,” kata Memo.
Langkah ini dinilai sebagai upaya konstitusional untuk mengoreksi arah kebijakan dan memastikan keharmonisan antarlembaga.
Dalam praktik demokrasi, interpelasi bukan bentuk perlawanan, melainkan pengawasan.
Keseimbangan antara fungsi kontrol dan kolaborasi menjadi elemen vital agar pemerintahan berjalan sesuai prinsip akuntabilitas.
Menguatkan Peran DPRD, Menghindari Konflik Simbolik
Ketika ketegangan politik diekspresikan dalam bentuk walk out, publik sering kali terjebak dalam drama simbolik ketimbang memahami substansi permasalahan.
Dalam kasus ini, substansinya adalah bagaimana menjaga keseimbangan relasi antara eksekutif dan legislatif agar kebijakan publik tetap akomodatif, transparan, dan partisipatif.
Gubernur Jawa Barat dan DPRD, apapun warna politiknya, perlu kembali ke prinsip dasar demokrasi: kekuasaan dijalankan untuk dan atas nama rakyat.
Ketegangan semacam ini seharusnya bisa dijembatani melalui dialog yang sehat dan mekanisme yang telah disediakan konstitusi, seperti interpelasi atau rapat kerja bersama.
Sebab, ketika komunikasi politik tersumbat, yang dirugikan bukan hanya lembaga, tapi seluruh masyarakat Jawa Barat yang menanti sinergi dan pelayanan publik yang optimal.***
Untuk publikasi press release serentak di puluhan media lainnya, klik Persrilis.com atau Jasasiaranpers.com di lebih dari 175an media.
Sedangkan untuk publikasi press release serentak di media mainstream (media arus utama) atau Tier Pertama, silahkan klik Publikasi Media Mainstream.
Sapulangit Media Center (SMC) juga melayani kebutuhan untuk bulk order publications (ribuan link publikasi press release) untuk manajemen reputasi: kampanye, pemulihan nama baik, atau kepentingan lainnya.
Untuk informasi, dapat menghubungi WhatsApp Center Pusat Siaran Pers Indonesia (PSPI): 085315557788, 08557777888, 087815557788
Pastikan juga download aplikasi Hallo.id di Playstore (Android) dan Appstore (iphone), untuk mendapatkan aneka artikel yang menarik. Media Hallo.id dapat diakses melalui Google News. Terima kasih.
Sempatkan untuk membaca berbagai berita dan informasi seputar ekonomi dan bisnis lainnya di media Kengpo.com dan Kongsinews.com
Simak juga berita dan informasi terkini mengenai politik, hukum, dan nasional melalui media Helloidn.com dan Kontenberita.com
Informasi nasional dari pers daerah dapat dimonitor langsumg dari portal berita Malukuraya.com dan Bantenekspres.com
