PERSDA.COM – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menetapkan Sandiaga Salahuddin Uno sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) pada Pemilu 2024.
Hal ini disampaikan Sekretaris Jenderal DPP PPP Muhamad Arwani Thomafi dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) VI PPP di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu, 17 Juni 2023.
“Rapimnas VI Partai Persatuan Pembangunan menugaskan Sandiaga Salahuddin Uno sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu Nasional.”
ADVERTISEMENT
Baca Juga:
Hadiri Rakornas PKB, Prabowo Subianto Ingin Himpun Seluruh Kekuatan Bangsa untuk Kompak dan Bersatu
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Dengan tugas pokok pemenangan dalam pemilu legislatif, pemilu presiden dan wakil presiden serta pilkada serentak 2024,” ujar Arwani.
Ia menjelaskan bahwa mantan kader Partai Gerindra itu memiliki tugas untuk memimpin program strategis pemenangan PPP pada Pemilu 2024.
Baca artikel menarik lainnya, di sini: Sandiaga Uno Gabung PPP, Achmad Baidowi: Peluang Diusulkan Sebagai Cawapres Semakin Besar
Baca Juga:
Transisi Pemerintahan Jokowi ke Pemerintahan Baru Optimistis Mulus, Ini Penjelasan Prabowo Subianto
Calon Presiden Prabowo Subianto Ingin Pemerintahannya Fokus ke Lapangan Kerja dan Efisiensi
Penjelasan Gus Miftah Soal Program Makan Siang Prabowo Serupa dengan Ajaran Nabi Ibrahim
Sandiaga Uno nantinya akan mengawal program pemilu berdasarkan kebijakan dan target yang telah ditetapkan oleh partai berlogo ka’bah itu.
“Pendampingan pemenangan calon anggota legislatif (caleg) PPP,” tambahnya.
Tidak hanya itu, Arwani menyebutkan Sandiaga Umo turut mendampingi pemenangan caleg PPP.
Lalu, mengawal kinerja lembaga saksi pemilu dan pelaksanaan rekrutmen saksi di semua tempat pemungutan suara (TPS).
Baca Juga:
Persen Publik Percaya Pasangan Prabowo – Gibran Menang Satu Putaran, Diungkap Survei Indikator
Ketua Bapilu, sambung dia, menjadi ujung tombak pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 dalam menyosialisasikan bakal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang diusung PPP.
“Ketentuan lain-lain berkaitan tugas dan kewenangan serta struktur Bapilu Nasional PPP diatur dalam Peraturan Organisasi PPP Nomor 8 tentang Keorganisasian,” jelas Arwani.***
