PERSDA.COM – Ekonomi Indonesia masih lebih baik dibandingkan negara-negara lainnya meskipun kondisi perekonomian global diperkirakan mengalami perlambatan.
Hal ini ditandai dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mampu tumbuh di atas 5 persen selama tujuh kuartal berturut-turut.
Dimana pada kuartal II-2023 sebesar 5,17 persen serta inflasi yang terkendali di 3,17 persen pada Agustus 2023.
Demikian disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melalui keterangan yang diterima pada Rabu, 27 September 2023.
Baca Juga:
Super Lengkap, Inilah 100-an Portal Berita yang Bermitra dengan Sapu Langit Communications
LPSK Ungkap Alasan Tolak Permohonan Perlindungan untuk Mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo
“Fundamental yang baik ini menjadi modal bagi Indonesia untuk mendorong ekonomi hijau”.
Baca artikel lainnya di sini: DPR Minta Perluas Jumlah Penerima Manfaat Bantuan Sosial Berluas karena Harga Beras Naik Sejak Awal 2023
“Sebagai sumber baru pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di masa depan,” kata Airlangga Hartarto.
Pada kesempatan tersebut, Menko Airlangga mengatakan bahwa Indonesia telah meningkatkan komitmen Nationally Determined Contribution (NDC) target penurunan emisi.
Baca Juga:
Ungkap Alasan Tunjuk Nawawi Pomolango sebagai Ketua KPK, Jokowi: Ya Banyak Pertimbangannya
Dari 29 presen menjadi 31,89 persen dengan usaha sendiri, dan dari 41 persen menjadi 43,20 persen dengan bantuan internasional pada 2030.
Hal ini diselaraskan dengan Strategi Jangka Panjang Rendah Karbon dan Ketahanan Iklim 2050 serta visi untuk mencapai net zero emissions pada tahun 2060.
Pencapaian visi ini memerlukan kolaborasi yang kuat oleh berbagai stakeholders dan diperlukan peningkatan akses terhadap solusi keuangan dan teknologi.
Oleh karena itu, Indonesia memperkuat kolaborasi sektor swasta dan mendorong pembiayaan yang kreatif dan inovatif.
Baca Juga:
5 Manfaat Ikan bagi Kesehatan Jantung, Kandungan Asam Lemak Omega-3 Bantu Relaksasi Pembuluh Darah
Menhan Prabowo Subianto Sebut PBB Perlu Ambil Lebih Banyak Tindakan Cegah Konflik
Dengan membentuk Sovereign Wealth Fund – INA, Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), dan SDG Indonesia One.
Untuk meraih dan membuka proyek-proyek investasi, terutama di sektor energi, pertanian, transportasi, dan lingkungan hidup.
Sementara itu, APBN juga memprioritaskan proyek-proyek untuk mengatasi perubahan iklim dan mendorong kegiatan ramah iklim.
Untuk memastikannya, Pemerintah menerapkan mekanisme Climate Budget Tagging di tingkat nasional dan daerah yang mampu melacak alokasi anggaran perubahan iklim, serta menyajikan data kegiatan dan hasilnya.
Indonesia juga telah mengeluarkan kebijakan penetapan harga karbon melalui perdagangan karbon dan pajak karbon melalui Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon.
“Tadi pagi Presiden Joko Widodo meluncurkan Bursa Karbon Indonesia yang diawasi oleh OJK melalui Bursa Efek Indonesia dan ini merupakan terobosan bagi bursa karbon yang sifatnya voluntarily,” ucap Menko Airlangga.***
